RUMAHKOPI MATITI, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menemukan modus tindak pidana korupsi terkait dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di daerah. Dari kajian yang dilakukan terhadap tata kelola kehutanan dan sumber daya alam, ditemukan pola yang sama, yakni izin pengelolaan oleh swasta banyak diberikan kepala daerah menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada).
Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, KPK telah memaparkan kajian tentang tata kelola kehutanan ke publik. Dari kajian tersebut ditemukan adanya tumpang tindih regulasi soal kehutanan, hingga modus penyelewenangan dalam pemberian izin pengelolaan sumber daya alam.
"Izin untuk memberikan (hak pengelolaan) kepada pengusaha-pengusaha mengenai hutan dan tabang frekuensinya naik menjelang pilkada. Setelah pilkada selesai, turun lagi. Kemudian naik lagi ketika era kepala daerah terpilih mulai memerintah," kata Busyro, Kamis (27/12/2012) di Jakarta.
Menurut dia, modus penyelewengan dalam pemberian izin pengelolaan SDA oleh kepala daerah ini menunjukkan tidak terkontrol dan transparannya tata kelola hutan dan SDA di Indonesia.
"Tidak terkontrolnya sistem hutan secara transparan sehingga ada kekayaan di bidang kehutanan ini dikelola pemda dan timbul masalah. Problemnya yaitu berdasarkan tata kelola pemerintahan yang menganut otonomi daerah, ternyata ada konsentrasi kekuatan berlebih pada kepala daerah tingkat satu dalam soal pemberian izin atau lisensi," katanya.Busyro mencontohkan, salah satu kasusnya adalah suap oleh pengusaha Siti Hartati Murdaya kepada Bupati Buol Amran Batalipu. Hartati diduga menyuap Amran agar perusahaannya mendapatkan izin hak guna usaha perkebunan di Kabupaten Buol, meski pun hak guna usaha tersebut diberikan di wilayah yang tak seharusnya. Amran ketika itu sedang menghadapi pilkada dan membutuhkan dana untuk persiapannya.(KOMPAS)
Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, KPK telah memaparkan kajian tentang tata kelola kehutanan ke publik. Dari kajian tersebut ditemukan adanya tumpang tindih regulasi soal kehutanan, hingga modus penyelewenangan dalam pemberian izin pengelolaan sumber daya alam.
"Izin untuk memberikan (hak pengelolaan) kepada pengusaha-pengusaha mengenai hutan dan tabang frekuensinya naik menjelang pilkada. Setelah pilkada selesai, turun lagi. Kemudian naik lagi ketika era kepala daerah terpilih mulai memerintah," kata Busyro, Kamis (27/12/2012) di Jakarta.
Menurut dia, modus penyelewengan dalam pemberian izin pengelolaan SDA oleh kepala daerah ini menunjukkan tidak terkontrol dan transparannya tata kelola hutan dan SDA di Indonesia.
"Tidak terkontrolnya sistem hutan secara transparan sehingga ada kekayaan di bidang kehutanan ini dikelola pemda dan timbul masalah. Problemnya yaitu berdasarkan tata kelola pemerintahan yang menganut otonomi daerah, ternyata ada konsentrasi kekuatan berlebih pada kepala daerah tingkat satu dalam soal pemberian izin atau lisensi," katanya.Busyro mencontohkan, salah satu kasusnya adalah suap oleh pengusaha Siti Hartati Murdaya kepada Bupati Buol Amran Batalipu. Hartati diduga menyuap Amran agar perusahaannya mendapatkan izin hak guna usaha perkebunan di Kabupaten Buol, meski pun hak guna usaha tersebut diberikan di wilayah yang tak seharusnya. Amran ketika itu sedang menghadapi pilkada dan membutuhkan dana untuk persiapannya.(KOMPAS)
